Jumat, September 30, 2022

9 Pengecualian No Work No Pay

9 Pengecualian No Work No Pay.

 

Asas no work no pay adalah merupakan asas yang dianut oleh UU Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 93 UU Ketenagakerjaan bahwa pada dasarnya semua pekerja yang tidak bekerja​​ tidak dibayar (no work no pay),​​ kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.

Mari kita bahas bersama​​ 9 Pengecualian Asas No Work No Pay berdasarkan Pasal 93 ayat (2) UU ketenagakerjaan, sehingga Pekerja yang tidak masuk kerja tetap wajib dibayar upahnya oleh perusahaan:

  • Pekerja Sakit

Pekerja yang sedang sakit, mendapatkan izin tidak masuk​​ kerja dan tetap dibayar upahnya, berdasarkan penjelasan UU ketenagakerjaan, maka sakit yang dimaksud adalah sakit menurut keterangan dokter.​​ Ketentuan terkait Surat sakit bisa beragam pengaturannya disetiap Perusahaan, ada perusahaan yang membebaskan surat sakit dari dokter manapun, namun ada pula yang mewajibkan surat dokter dari RS/Klinik tertentu yang sudah bekerjasama dengan Perusahaan.​​ Ketentuan-ketentuan tersebut​​ juga​​ baiknya diatur dalam Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Hal lainnya adalah​​ Kewajiban untuk tetap membayar upah selama Pekerja sakit bahkan berlaku juga untuk Pekerja yang tidak masuk karena sakit berbulan bulan, dimana kewajiban tersebut​​ dipertegas dengan rincian hak Pekerja yang sakit berbulan bulan berturut turut sebagai berikut :

  • 4 Bulan Pertama ​​ : 100% Upah

  • 4 Bulan Kedua​​  : 75% Upah

  • 4 Bulan Ketiga  : 50% Upah

  • Bulan seterusnya 25% Upah

  • Sakit Pada Hari Pertama & Kedua Haid Bagi Pekerja Wanita​​ 

Jika Pekerja sakit pada hari pertama dan hari kedua haidnya,​​ kepada pekerja wanita tersebut​​ diberikan izin tidak masuk​​ kerja dan tetap dibayar upahnya.​​ 

Saran Redaksi terkait definisi sakit pada hari pertama dan kedua haid ini detailnya diatur di peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB).​​ Adapun hal hal yang mungkin​​ dapat​​ diatur​​ dalam PP/PKB​​ diantaranya :

  • Teknis pemberitahuan sakitnya;

  • Perlu surat sakit atau tidak

  • Alasan Tertentu

Ada juga karena alasan-alasan tertentu ini, Pekerja berhak mendapatkan izin tidak masuk kerja dan tetap dibayar upahnya.​​ Merujuk ke pasal 93 UU ketenagakerjaan, berikut adalah alasan- lalasan tertentunya :

  • Pekerja menikah (3 hari)

  • Pekerja menikahkan anaknya (2 hari)

  • Pekerja mengkhitankan anaknya (2 hari)

  • Pekerja membaptiskan anaknya (2 hari)

  • Isteri Pekerja melahirkan atau keguguran kandungan (2 hari)

  • Suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua Pekerja meninggal dunia (2 hari)

  • Anggota keluarga dalam satu rumah Pekerja meninggal dunia (1 hari)

Hal-hal yang perlu diatur lebih rinci dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama yaitu mengenai definisi hari. Tekait apakah hari kerja, atau hari kalender.

  • Melaksanakan Kewajiban pada Negara

Pekerja tetap dibayar upahnya jika tidak masuk kerja karena menjalankan kewajiban terhadap negara.​​ Menjalankan kewajiban terhadap negara adalah melaksanakan kewajiban negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran upah kepada pekerja yang menjalankan kewajiban terhadap negara dilaksanakan apabila:

  • Negara tidak melakukan pembayaran; atau

  • Negara membayar kurang dari upah yang biasa diterima pekerja/buruh, dalam hal ini maka pengusaha wajib membayar kekurangannya.

  • Menjalankan Ibadah yang di Perintah Agamanya

Menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, contohnya seperti Haji bagi umat muslim.​​ 

Apakah berlaku juga untuk ibadah Umroh ?​​ karena haji bersifat wajib,​​ sedangkan umrah bersifat sunah maka untuk​​ ibadah wajib agama selain Islam perlu di sepakati dengan Pekerja untuk kemudian diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP), Peraturan Kerja Bersama (PKB).

  • Tidak Bekerja karena Tidak Dipekerjakan Perusahaan

Bahwa karyawan yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, upahnya tetap dibayar.

Alasan pengusaha tidak mempekerjakan ini baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.​​ Salah satunya yang bisa​​ menjadi contoh​​ adalah: Pekerja yang di kontrak sebelum Pandemi Covid 19 pada saat Pekerja tersebut akan joint ke perusahaan karena ada larangan operasional sehingga Pekerja tersebut tertunda joint nya padahal sudah ada hubungan kerja antara Pekerja dan perusahaan.

  • Melaksanakan Hak Istirahat / Cuti

Pekerja yang mendapatkan jatah istirahat mingguan, istirahat tahunan maupun istirahat panjang tetap dibayarkan upahnya pada saat pengambilan hak tersebut.

  • Melaksanakan Tugas Serikat Pekerja.

Pekerja yang melaksanakan tugas Serikat Pekerja juga dibayarkan upahnya meski yang​​ bersangkutan tidak masuk kerja akan tetap​​ syarat​​ yang harus terpenuhi​​ yaitu :

Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha,​​ sesuai dengan bunyi pasal 93 ayat​​ (2) huruf h UU​​ Ketenagakerjaan

Saran kami, detailnya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama(PKB) terkait hal ini, agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

  • Menjalankan​​ Tugas Pendidikan dari Perusahaan

Apabila pengusaha yang memerintahkan Pekerja untuk menjalankan tugas pendidikan yang tentunya berhubungan dengan mendukung pekerjaan Pekerja di Perusahaan.

Demikian bahasan​​ menarik​​ perihal​​ pengecualian​​ no work no pay, semoga bermanfaat

​​ 

Salam,

 

 

 

Redaksi​​ DuniaHR.com

Related Articles

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

DUKUNG KAMI

396PengikutMengikuti
113PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles