Penempatan Tenaga Kerja – Dunia HR Indonesia | Human Resources | Manajemen Sumber Daya Manusia MSDM

Skip to content

Rabu, 04 Oktober 2023

Menu

NEWS
TIPS PERIJINAN
- Syarat Dokumen TKA
- Unduhan Dokumen TKA
TOOLS HR
RUMAH UU
JOB PORTAL
- Lowongan Kerja
- Pasang Lowongan Kerja
EVENTS
- Ngadu HR #6: Penyesuaian PP/PKB dengan Ketentuan UU Cipta Kerja dan PP 35/21
- Testimoni Event
DOWNLOAD EBOOK
WAG DHR

NEWS
TIPS PERIJINAN
- Syarat Dokumen TKA
- Unduhan Dokumen TKA
TOOLS HR
RUMAH UU
JOB PORTAL
- Lowongan Kerja
- Pasang Lowongan Kerja
EVENTS
- Ngadu HR #6: Penyesuaian PP/PKB dengan Ketentuan UU Cipta Kerja dan PP 35/21
- Testimoni Event
DOWNLOAD EBOOK
WAG DHR

Menu

NEWS
TIPS PERIJINAN
- Syarat Dokumen TKA
- Unduhan Dokumen TKA
TOOLS HR
RUMAH UU
JOB PORTAL
- Lowongan Kerja
- Pasang Lowongan Kerja
EVENTS
- Ngadu HR #6: Penyesuaian PP/PKB dengan Ketentuan UU Cipta Kerja dan PP 35/21
- Testimoni Event
DOWNLOAD EBOOK
WAG DHR

Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Keputusan Menteri KEP.224/MEN/2003 - Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00 - 31 Oktober 2003 - Kemnakertrans
Peraturan Menteri 4 Tahun 2015 - Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Dalam Negeri Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan - 26 Januari 2015 - BNRI Tahun.2015 Nomor.121
Peraturan Menteri 39 Tahun 2016 - Penempatan Tenaga Kerja - 27 Desember 2016 - Mencabut - BNRI Tahun.2016 Nomor.1990
Peraturan Pemerintah 43 Tahun 1998 - Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat -
Undang-undang 13 Tahun 1998 - Kesejahteraan Lanjut Usia - 30 Nopember 1998 - LNRI Tahun 1998 Nomor 190 TLNRI Nomor.3796
Undang-undang 8 Tahun 2016 - Penyandang Disabilitas - 15 April 2016 - Mencabut - LNRI Tahun 2016 Nomor 69 TLNRI Nomor 5871

Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
Keputusan Menteri 588 Tahun 2012 - Komponen Dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura - 25 juli 2012 - Kemnakertrans
Keputusan Menteri 98 Tahun 2012 - Komponen Dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong Sar - 24 Mei 2012 - Kemnakertrans
Keputusan Menteri KEP 152/MEN/VI/2011 - Biaya Penempatan Dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Republik Malaysia - 13 Juni 2011 - Kemnakertrans
Keputusan Menteri KEP 17/MEN/II/2011 - Biaya Penempatan Dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Republik Korea - 7 Februari 2011 - Mencabut - Kemnakertrans
Keputusan Menteri KEP.262/MEN/XI/2010 - Penunjukan Pejabat Penerbit Ijin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri - 15 November 2010 - Mencabut - Kemnakertrans
Peraturan Kepala BNP2TKI 28 Tahun 2015 - Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Melalui Mediasi dan Advokasi - 28 Desember 2015 - 24 Februari 2016 - BNRI Tahun.2016 Nomor.295
Peraturan Kepala BNP2TKI 22 Tahun 2015 - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Melalui Kredit Usaha Rakyat Tenaga Kerja Indonesia - 16 November 2015 - 20 November 2015 - BNRI Tahun.2015 Nomor.1744
Peraturan Kepala BNP2TKI 16 Tahun 2015 - Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Tenaga kerja Indonesia Bermasalah - 11 Agustus 2015 - 25 September 2015 - BNRI Tahun.2015 Nomor.1425
Peraturan Kepala BNP2TKI PER.16/KA/IV/2014 - Standar Perjanjian Penempatan Antara Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dan Calon Tenaga Kerja Indonesia - 10 April 2014 - BNP2TKI
Undang-undang 18 Tahun 2017 - Pelindungan Pekerja Migran Indonesia - 22 November 2017 - Mencabut- LNRI Tahun.2004 Nomor.242 TLNRI Nomor 6141
Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2020 - Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia - 29 Januari 2020 - 31 Januari 2020 - Mencabut - LNRI Tahun 2020 No.37 TLN No.6463
Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2015 - Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri - 13 Februari 2015 - LNRI Tahun.2015 Nomor.30 TLNRI No.5660
Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2013 - Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan - 2 Januari 2013 - LNRI Tahun.2013 Nomor 5 TLNRI Nomor 5390
Peraturan Pemerintah 3 Tahun 2013 - Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri - 2 Januari 2013 - LNRI Tahun 2012 Nomor 3 TLNRI Nomor 5388
Peraturan Presiden 90 TAHUN 2019 - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia - 30 Desember 2019 - 31 Desember 2019 - LNRI TAHUN 2019 NOMOR 263
Peraturan Presiden 45 Tahun 2013 - Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia - 18 Juni 2013 - 21 Juni 2015 - LNRI Tahun.2013 Nomor.110
Peraturan Presiden 64 Tahun 2011 - Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia - 20 Desember 2011 - Sekretariat Negara
Peraturan Presiden 81 Tahun 2006 - Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja - 8 September 2006 - Sekretariat Negara
Instruksi Presiden 6 Tahun 2006 - Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia - 2 Agustus 2006 - Sekretariat Negara
Peraturan Menteri 17 Tahun 2019 - Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia - 1 Oktober 2019 - BNRI Tahun 2019 Nomor 1123
Peraturan Menteri 10 Tahun 2019 - Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia - 28 Juni 2019 - 2 Juli 2019 - Mencabut - BNRI Tahun 2019 Nomor 730
Peraturan Menteri 18 Tahun 2018 - Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia - 10 Desember 2018 - Mencabut - BNRI Tahun 2018 Nomor 1624
Peraturan Menteri 45 Tahun 2015 - Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri - 31 Desember 2015 - BNRI Tahun.2015 Nomor.2077
Peraturan Menteri 40 Tahun 2015 - Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja Pada Pengguna Perseorangan - 31 Desember 2015 - Mencabut - BNRI Tahun 2015 Nomor 2072
Peraturan Menteri 7 Tahun 2015 - Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia - 11 Februari 2015 - BNRI Tahun 2015 Nomor.232
Peraturan Menteri 23 Tahun 2014 - Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Ke Daerah Asal Secara Mandiri - 4 Desember 2014 - Mencabut - BNRI Tahun.2014 Nomor.1883
Peraturan Menteri 6 Tahun 2013 - Tata Cara Pembentukan Perwakilan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Luar Negeri - 7 Juni 2013 - BNRI Tahun.2013 Nomor.804
Peraturan Menteri 17 Tahun 2012 - Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri - 2 Oktober 2012 - Mencabut - BNRI Tahun.2012 Nomor.970
Peraturan Menteri PER.12/MEN/X/2011 - Atase Ketenagakerjaan Dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri - 28 Oktober 2011 - BNRI Tahun.2011 Nomor.683
Peraturan Menteri PER.23/MEN/IX/2009 - Pendidikan Dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri - 30 September 2009 - BNRI Tahun.2009 Nomor.340
Peraturan Menteri PER.33/MEN/XI/2006 - Tata Cara Penyetoran Penggunaan Pencairan Dan Pengembalian Deposito Uang Jaminan - 16 November 2006 - Kemnakertrans
Peraturan Menteri PER.07/MEN/IV/2005 - Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia - 18 April 2005 - Kemnakertrans
Keputusan Menteri 354 Tahun 2015 - Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pada Pengguna Perseorangan - 28 Agustus 2015 - Mencabut - kemnaker
Keputusan Menteri 260 Tahun 2015 - Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-negara Kawasan Timur Tengah - 25 Mei 2015 - kemnaker
Keputusan Menteri 378 Tahun 2014 - Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Ijin Pengerahan - 29 September 2014 - Mencabut - Kemnaker

Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Pemerintah 97 Tahun 2012 - Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing - 29 Oktober 2012 - LNRI Tahun.2012 Nomor 216 TLNRI Nomor 5358
Peraturan Presiden 20 Tahun 2018 - Penggunaan Tenaga Kerja Asing - 26 Maret 2018 - 29 Maret 2018 - Mencabut - LNRI Tahun 2018 Nomor 39
Peraturan Menteri 20 Tahun 2019 - Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing - 18 Oktober 2019 - 22 Oktober 2019 - Mencabut - BNRI Tahun 2019 Nomor 1264
Peraturan Menteri 10 Tahun 2018 - Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing - 11 Juli 2018 - 11 Juli 2018 - Mencabut - BNRI Tahun.2018 Nomor.882
Peraturan Menteri 3 Tahun 2015 - Standar Operasional Prosedur Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal - 26 Januari 2015 - 26 Januari 2015 - BNRI Tahun.2015 Nomor.120
Keputusan Menteri 228 Tahun 2019 - Jabatan Tertentu yang dapat di Duduki oleh Tenaga Kerja Asing - 27 Agustus 2019 - Mencabut - Kemnaker
Keputusan Menteri 40 Tahun 2012 - Jabatan-jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing - 29 Februari 2012 - Kemnakertrans
Keputusan Menteri KEP.223/MEN/2003 - Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi - 31 Oktober 2003 - Kemnakertrans
Surat Edaran Menteri - PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING YANG BERASAL DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM RANGKA PENCEGAHAN WABAH PENYAKIT YANG DIAKIBATKAN OLEH VIRUS CORONA - 21 FEBRUARI 2020 -

"Semoga hadirnya kami dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Dunia HR di Indonesia"

Tentang DuniaHR

DuniaHR adalah portal berita, artikel, kegiatan, pelatihan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia

Artikel Terbaru

Peran AI (Artificial Intelligence) terhadap Masa Depan HR dalam Dunia Bisnis

Pengelolaan SDM dengan Pendekatan Talent & Learning Development

Q&A Permenaker No. 5 Tahun 2023, Gaji Buruh Boleh Dipotong 25% Apakah Benar???

Menu

HOME
ABOUT US
MEMBER
SITEMAP

HOME
ABOUT US
MEMBER
SITEMAP

HOME
ABOUT US
MEMBER
SITEMAP

HOME
ABOUT US
MEMBER
SITEMAP

2023 DuniaHR. All rights reserved