TIPS PERIJINAN

Kategori

No

Dokumen

Penggunaan Tenaga Kerja Asing​​ 

1

Syarat dan dokumen yang dibutuhkan​​ ​​ klik disini

2

Download Dokumen & Dasar Peraturan Perundangannya​​ ​​ klik disini

Pengajuan Wajib Lapor Ketenagakerjaan​​ 

1

Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen &

 

data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

2

Indentitas Pemohon/Penangung Jawab (KTP/KITAS/VISA/PASPOR)

3

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Operasional lainnya

4

Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang sudah diisi dan ditandatangani [3 rangkap]

5

Wajib Lapor Ketenagakerjaan tahun sebelumnya

6

Jika dikuasakan; Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa

 

Jika Badan Hukum / Badan Usaha

7

Akta pendirian dan perubahan terakhir (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi)

8

SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh :

9

Kemenkunham, jika PT danYayasan

10

Kementrian, jika Koperasi

11

Pengadilan Negeri, jika CV

12

Saat ini wajib lapor ketenaga kerjaan sudah dilakukan dengan cara online,​​ silahkan download​​ disini

Pengajuan Perpanjangan / Pembuatan Baru (PP)

1

Surat Pernyataan tidak ada Serikat Pekerja.

2

Surat Pernyataan sosialisasi naskah perubahan PP PT

3

Nama-nama cabang perusahaan masing-masing beserta alamat, jenis usaha dan jumlah pekerja.

4

Konsep perubahan Peraturan Perusahaan yang akan disahkan (3 eksemplar).

5

Peraturan Perusahaan yang lama/terakhir beserta surat keputusannya.

6

Fotocopy tanda keanggotaan dan fotocopy pembayaran terakhir BPJamsostek dan BPJS Kesehatan

7

Surat Pernyataan memiliki Struktur dan Skala Upah

8

Surat Kuasa dari Perusahaan

9

Koreksian Peraturan Perusahaan

10

Formulir Wajib Lapor Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (2 rangkap)

11

Formulir Lowongan dan Penempatan Kerja

12

Sertifikat & Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan JSHK di luar Jam Kerja

13

Fotokopi Wajib Lapor Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Lama (jika Perpanjangan)*

14

Surat Kuasa Kepengurusan (jika Direksi diwakilkan)*,​​ silahkan download disini

Pengajuan Wajib Lapor Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Perda No. 6 Tahun 2004)

1

Formulir Wajib Lapor Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (2 rangkap)

2

Formulir Lowongan dan Penempatan Kerja

3

Sertifikat & Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan JSHK di luar Jam Kerja

4

Fotokopi Wajib Lapor Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Lama (jika Perpanjangan)*

5

Surat Kuasa Kepengurusan (jika Direksi diwakilkan)*,​​ silahkan download disini

Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

1

Surat Permohonan

2

Fotokopi Wajib Lapor Ketenagakerjaan (UU No.7/1981)

3

Wajib Lapor Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Perda No. 6 Tahun 2004)

4

SK Pencatatan SP/SB

5

SK Pendaftaran PKB terakhir

6

Fotokopi bukti pembayar program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

7

Sertifikat & Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan JSHK diluar Jam Kerja​​ 

8

Perjanjian Kerja Bersama Sebanyak 4 (empat) Berkas

9

Berita Acara Penandatanganan PKB

10

Surat Kuasa Kepengurusan (jika Direksi diwakilkan)*

Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

1

Surat Permohonan

2

Perjanjian Kerja Asli (semua karyawan yang dicatatkan)

3

Perjanjian Kerja Fotokopi (semua karyawan yang dicatatkan)

4

Sertifikat & Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan JSHK diluar Jam Kerja​​ 

5

Formulir Lowongan dan Penempatan Kerja Surat Kuasa Kepengurusan (jika Direksi diwakilkan)*

Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit

1

Surat Permohonan

2

Data Ketenagakerjaan

3

Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit

4

Susunan Pengurus LKS Bipartit

5

Fotokopi Surat Keputusan LKS Bipartit Lama *(Jika Perpanjangan)

6

Fotokopi Wajib Lapor ketenagakerjaan (UU No. 7 Tahun 1981)

7

Fotokopi Wajib Lapor Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Perda No. 6Tahun 2004)

8

Sertifikat & Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan JSHK diluar Jam Kerja​​ 

9

Fotokopi SK Pengesahan Peraturan Perusahaan

10

Surat Kuasa Kepengurusan (jika Direksi diwakilkan)*​​ ,​​ silahkan download disini

Pendaftaran Perjanjian Kerja Pemborongan Pekerjaan

1

Surat Permohonan Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Jasa

2

Pekerja/Buruh yang telah ditandatangani para pihak di atas Materai

3

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Jasa Pekerja/Buruh (ASLI untuk ditunjukan)

4

Fotokopi Surat

5

Fotokopi Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Setempat

6

Draft Perjanjian Kerja yang akan dibuat diantara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

7

Fotokopi Akta Pendirian dan Angaran Dasar Perusahaan

8

Fotokopi bukti pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan HAM

9

Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP

10

Fotokopi Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan

11

Fotokopi Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang dikeluarkan oleh Instansi setempat

12

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak

13

Fotokopi Sertifikat dan Bukti bayar bulan terakhir BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

14

Fotokopi Sertifikat dan Bukti bayar bulan terakhir JSHK (Jaminan Sosial Hubungan Kerja) di Luar Jam Kerja

15

Surat kuasa dari Pimpinan Perusahaan untuk mengurus administrasi ini (bermaterai)

Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja / Buruh

1

Surat Permohonan Pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh diatas ​​ materai

2

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Jasa Pekerja/Buruh (ASLI untuk ditunjukan)

3

Fotokopi Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Setempat

4

Draft Perjanjian Kerja yang akan dibuat diantara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

5

Fotokopi Akta Pendirian dan Angaran Dasar Perusahaan;

6

Fotokopi bukti pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan HAM

7

Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Setempat

8

Fotokopi Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan

9

Fotokopi Surat Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang dikeluarkan oleh Instansi setempat;

10

Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak

11

Fotokopi Sertifikat dan Bukti bayar bulan terakhir BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

12

Fotokopi Sertifikat dan Bukti bayar bulan terakhir JSHK (Jaminan Sosial Hubungan Kerja) di Luar Jam Kerja;

13

Surat kuasa dari Pimpinan Perusahaan untuk mengurus administrasi ini (bermaterai),​​ silahkan download disini