Jumat, September 30, 2022

10 Point Perubahan dari Permenaker Outsourcing Terbaru

10 Point Perubahan dari Permenaker Outsourcing Terbaru

 

Dalam setiap kesempatan aksi unjuk rasa buruh,​​ hampir dipastikan terselip salah satu​​ permintaan​​ aksinya yaitu penolakan terhadap sistem kerja outsourcing,​​ dimana pada​​ tanggal 5 Agustus 2019​​ yang lalu​​ Pemerintah​​ coba mengakomodir penolakan buruh dengan melakukan pembenahan praktek outsourcing yang terjadi dengan​​ menerbitkan Permenaker No. 11 Tahun 2019 yang mengatur tentang Outsourcing.

 

Perlu waktu 7 tahun bagi Pemerintah mengeluarkan Permenaker No. 11 Tahun 2019​​ tersebut​​ yang​​ merupakan perubahan kedua dari Permenaker 19 tahun 2012 tentang Outsourcing.

 

Redaksi DuniaHR.com coba bantu merangkumkan poin-poin penting terkait perubahan Permenaker Outsourcing ini dengan sebelumnya agar kita bisa sama – sama melihat fokus perbaikan oleh Pemerintah sebagai regulator.

 

Berikut 10 Hal Penting dan Menarik terkait Permenaker No. 11 Tahun 2019​​ :

 

  • Perijinan via Online Single Submission (OSS).

  • Permenaker terbaru ini, mempermudah bagi perusahaan outsourcing dalam memperoleh perijinan.

  • Update permenaker ini juga bagus untuk dapat menghindarkan pengusaha outsourcing dari parktek pungli yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.​​ 

  • Dengan pengurusan perijinan dilakukan secara online menggunakan OSS.

 

Referensi : Pasal 24 dan 25

 

  • Tambahan perlindungan terkait perjanjian PPJB

  • Terdapat​​ klausul tambahan yang wajib dimasukan dalam PPJB (Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh)

  • Adanya klausul kewajiban memenuhi hak-hak pekerja, klausul ini mengikat pemberi kerja dan perusahaan outsourcing dalam memenuhi hak pekerja outsourcing.

 

Referensi : Pasal 19

 

  • Pendaftaran perjanjian perusahaan outsourcing dengan Pemberi kerja lebih mudah:

  • Karena kini tidak lagi diwajibkan untuk melampirkan PKWT dari pekerja outsourcing ketika hendak melakukan pendaftaran perjanjian outsorcing ke Disnaker setempat.

  • Dokumennya cukup melampirkan Izin Usaha saja.

 

Referensi : Pasal 20

 

  • Bukti pendaftaran lengkap 3 hari ijin keluar

    • Sebelumnya​​ perlu waktu 7 hari (lebih lama) untuk ijin bisa keluar, saat ini cukup 3 hari ijin bias dikeluarkan asalkan persyaratanya lengkap dan kalau pengajuan perijinan ditolak perusahaan outsourcing masih bisa mengajukan lagi.

 

Referensi : Pasal 21

 

  • Tidak ada sanksi pencabutan ijin usaha

    • Saat ini sanksi maksimal dalam permenaker outsorcing terbaru adalah sanksi pembekuan ijin saja, sampai syarat dipenuhi.

    • Tidak ada lagi sanksi pencabutan ijin usaha. sanksi bagi outsourcing jadi lebih ringan, sanksi tersebut hanya berlaku di wilayah tersebut saja tidak berlaku di semua lokasi.

 

Referensi : Pasal 23, 23A, 23B, 23C

 

  • Bentuk Perusahaan Outsourcing

  • Ijin usaha via OSS boleh juga untuk badan hukum selain berbentuk PT sehingga perusahaan outsoucing dapat berbentuk Yayasan atau Koperasi semua lebih dimudahkan.

 

Referensi : Pasal 24

 

  • Perijinan berlaku secara nasional

  • Perijinan dilakukan via OSS Berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, dahulu perijinan hanya berlaku di kota/kabupaten setempat sesuai wilayah operasional perusahaan.

 

Referensi : Pasal 25

 

  • Ijin Usaha berlaku seterusnya

  • Saat ini ijin outsourcing tidak perlu diperpanjang dengan catatan selama perusahaan outsourcing tersebut masih berdiri/beroperasional.

 

Referensi : Pasal 25

 

  • Pencatatan PKWT

    • PKWT harus dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan setempat dan bukti pencatatan dikeluarkan maksimum 3 hari.

    • Proses ini lebih cepat dari ketentuan sebelumnya yaitu 7 hari dan proses pencatatan tidak dikenakan biaya.

 

Referensi : Pasal 27

 

  • Peralihan Perijinan

  • Ijin usaha yang masih berlaku sebelum diterbitkannya permenaker ini berlaku sampai masa berlakunya berakhir, setelah itu dapat mengurus ijin baru dan ijin baru ini akan menjadi ijin yang berlaku selamanya dan ijin tersebut berlaku di seluruh Indonesia.

 

Referensi : Pasal 34A

 

 

 

Apakah perubahan regulasi yang dihadirkan dapat menjawab tantangan isu outsourcing yang selama ini​​ dipermasalahkan oleh buruh ? mari kita bersama sama mendorong kebijakan yang win win solutif dengan tetap mengakomodir semua kepentingan​​ 

 

Demikian penjelasan dari kami​​ perihal perubahan Permenaker No. 11 Tahun 2019

 

Salam,

 

 

 

 

Redaksi​​ DuniaHR.com

Related Articles

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

DUKUNG KAMI

396PengikutMengikuti
113PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles