Jumat, September 30, 2022

Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi COVID-19

Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Kelangsungan​​ Usaha di Masa Pandemi COVID-19

 

Virus Covid-19 masih menjadi momok mengerikan saat ini​​ bagi semua​​ orang tanpa terkecuali, walaupun pemerintah telah mendeklarasikan secara bertahap​​ untuk gerakan perubahan perilaku yang diistilahkan dengan​​ New Normal,​​ dimana​​ guna mendukung hal tersebut​​ pada bulan​​ sebelumnya dikeluarkan kebijakan guna memastikan perekonomian tetap bisa berjalan.​​​​ 

Pemerintah​​ dalam hal ini​​ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2020 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor:M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

Surat Edaran Kemenaker tersebut berisikan 2 point yaitu:

  • Mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja dan;

  • Melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi COVID-19.

Pembahasan kali ini akan kita fokuskan terkait poin nomor​​ dua, tentang perlindungan pengupahan bagi karyawan, dimana dalam alam​​ Surat Edaran Menaker tersebut, Menaker meminta kepada para Gubernur melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi COVID-19.

Untuk memudahkan pemahaman​​ kita dalam point ke 2 sesuai surat edaran Kemenaker pembahasan​​ kita bagi menjadi 2 bagian yaitu :

  • Upah Karyawan sebagai ODP, Suspek dan Positif COVID-19​​

Bagian pertama ini merangkum dari 3 nomor, yakni hak upah kepada karyawan yang Dikategorikan sebagai :

    • Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan tidak bisa masuk kerja selama 14 hari atau sesuai standar kementerian kesehatan.

    • Suspek COVID-19 dan dikarantina menurut keterangan dokter.

    • Tidak masuk kerja karena sakit COVID-19

Kesemua kategori diatas tetap mendapatkan hak upah, dimana poin 1 dan point 2 upahnya dibayarkan penuh sedangkan di poin 3 upah dibayarkan sesuai ketentuan tentang pembayaran upah pekerja sakit berkepanjangan dalam UU ketenagakerjaan

Jika memperhatikan UU 13/2003, hal ini tentu hal yang lazim dan sebagai penegasan karena memang karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit, tentu tetap dibayarkan upahnya oleh pemberi kerja.

  • Ketentuan Bagi Perusahaan Yang Meliburkan Karyawan

Sebelumnya mari kita simak bunyi poin keempat sebagai berikut:

“Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluhur pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.”

Yang menarik, kita dapat terlihat bahwa Perusahaan dapat melakukan penyesuaian besaran upah.​​ Termasuk tata cara pembayaran upah karena kondisi Wabah Corona ini, namun dengan​​ catatan harus ada​​ kesepakatan bersama​​ dengan elemen​​ Pekerja / Serikat Pekerja, artinya, meski terlihat ini permintaan perusahaan untuk tidak mempekerjakan karyawan, namun dalam kondisi wabah COVID-19 ini, sejatinya ini adalah kepentingan kedua belah pihak.​​ Karyawan pun juga memiliki kepentingan untuk menjaga​​ kesehatan diri dan keluarganya.

Sehingga, sangat tepat jika dalam kondisi​​ pandemi​​ saat ini​​ dilakukan perundingan yang mengedepankan win win solution, sehingga baik karyawan maupun pengusaha dapat melewati krisis wabah ini dengan baik.

Surat Edaran Menaker tersebut ​​ sebenarnya sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU Ketenagakerjaan​​ yang isinya​​ sebagai berikut:

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak (Vide Pasal 55 UU Ketenagakerjaan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Ketenagakerjaan tersebut diatas maka upah yang merupakan bagian dari isi perjanjian kerja antara para pihak tidak dapat diubah secara sepihak oleh pengusaha tanpa ada kesepakatan​​ dengan​​ pihak​​ pekerja.

Salam,

 

 

Redaksi​​​​ DuniaHR.com

Related Articles

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

DUKUNG KAMI

396PengikutMengikuti
113PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles