Jumat, September 30, 2022

Summary Perubahan Peraturan Pemagangan di Indonesia

Summary​​ Perubahan Peraturan Pemagangan di Indonesia

 

Oleh: Asep Nurhakim​​ 

 

 

Pada bulan April lalu Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan terbaru yaitu​​ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan (Permen 6/2020). Dengan dikeluarkannya Permen 6/2020 ini mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016. Secara umum, Permen​​ 6/2020 ini menyempurnakan dengan beberapa perubahan dari Permen 36/2016. Berkenaan dengan aturan terbaru tersebut, berikut beberapa poin perubahan yang terdapat pada peraturan tersebut:

 

  • Tidak wajib memiliki Unit Pelatihan sendiri

Dengan berlakunya Permen​​ 6/2020, Perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan tidak harus memiliki unit pelatihan sendiri sebagaimana diatur pada Permen 36/2016. Dalam Permen 6/2020 perusahaan dapat bekerjasama dengan unit pelatihan milik Perusahaan lain.​​ 

 

  • Jumlah Peserta Pemagangan​​ 

Perusahaan selaku penyelenggara pemagangan hanya dapat menerima jumlah peserta pemagangan sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) dari total Pekerja di Perusahaan, jadi apabila jumlah pekerja di Perusahaan adalah 1000 orang, maka maksimum jumlah peserta magang adalah 200 orang, hal ini lebih sedikit 10 % dibandingkan aturan sebelumnya dimana jumlah maksimum adalah 30% dari total pekerja di Perusahaan.​​ 

 

  • Komposisi Teori dan Praktik​​ 

Dalam aturan terbaru ini diatur mengenai rentang batasan minimal dan batasan maksimal persentase minimum teori yang wajib dilakukan oleh penyelenggara pemagangan, sedikitnya 10% (sepuluh persen) dan sebanyak-banyaknya adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari total waktu pemagangan yang dilakukan oleh peserta pemagangan.

 

  • Jangka Waktu Pemagangan

Jangka waktu pemagangan diabatasi paling lama 1 (satu) tahun, hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang membuka peluang adanya perpanjangan waktu pemagangan lebih dari 1 (satu) tahun.​​ 

 

  • Persyaratan Pembimbing / Instruktur Pemagangan

Selain pembimbing / instruktur pemagangan wajib memiliki kompetensi teknis dan juga kompetensi metodologi, pada aturan terbaru, yang berbeda adalah syarat Instruktur adalah Pekerja dengan masa kerja minimal 6 (enam) bulan dan dibuktikan dengan surat penunjukkan. ​​ 

 

  • Peserta Pemagangan

Salah satu hal yang baru dalam Permen 6/2020 adalah peserta pemagangan bukan hanya pencari kerja saja, peraturan terbaru ini membuka ruang bagi Pekerja untuk menjadi peserta pemagangan, pekerja disini adalah pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya, ini menjadi pertanyaan dan diskusi lanjutan, apakah ini menandakan suatu kemunduran status/ downgrade ? mengingat secara benefit tentu akan berbeda antara Pekerja dan peserta pemagangan.​​ 

 

  • Akibat tidak adanya Perjanjian Pemagangan

Ada konsekuensi yang tertulis diatur dalam Permen 6/2020 ini dimana pemagangan dianggap tidak sah dan perubahan status menjadi pekerja Perusahaan apabila tidak adanya perjanjian pemagangan yang dibuat secara tertulis.​​ 

​​ 

  • Jaminan Sosial Peserta Pemagangan

Salah satu hak peserta pada Permen 6/2020 adalah diikutsertakan kedalam program jaminan sosial, disini tidak diatur secara spesifik program apa yang harus diikuti, berbeda dengan Permen 36/2016 dimana peserta pemagangan berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sehingga apabila yang dimaksud adalah program jaminan social, maka dimungkinkan perusahaan diwajibkan untuk mengikutsertakan peserta magang kedalam jaminan kesehatan selain jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.​​ 

 

Diatas merupakan beberapa poin perubahan pada Permen 6/2020 yang mencabut Permen 36/2016 dan berlaku pada tanggal 9 April 2020. Secara garis besar Permen 6/2020 ini lebih komprehensif dibandingkan dengan Permen 36/2016. Adapun detil perubahan dan perbedaan antara kedua aturan tersebut, dapat dilihat dari file sebagai berikut:

 

Detil perubahan Peraturan Penyelenggaraan Pemagangan sesuai dengan Permenaker No 6 tahun 2020.

 

Demikian tulisan ini dibuat, apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan langsung kepada penulis melalui email:​​ [email protected]

 

Salam harmonis !

 

Ttd

 

Asep Nurhakim

Praktisi Hubungan Industrial

 

Biodata​​ Kontributor​​ :

 

Asep Nurhakim, Pemerhati dan Praktisi Hubungan Hubungan Industrial, ekspertis di dalam bidang hubungan industrial seperti ​​ merancang PP & PKB, engagement program, outsourcing management, & penyelesaian kasus karyawan. berpengalaman di berbagai jenis industri seperti manufaktur, jasa transportasi, logistik, pergudangan, dan jasa penjualan mobil bekas.​​ 

penulis merupakan Sarjana Hukum dengan predikat cumlaude di Universitas Padjadjaran serta mengenyam berbagai pendidikan informal seperti ​​ mendapatkan sertifikasi ​​ Industrial Relations Certification Program (IRCP) pada tahun 2016, risk management officer (CRMO) di BNSP pada tahun 2017 dan lulus Ujian Profesi Advokat pada tahun 2018 serta aktif sebagai Pemateri dan Assesor di bidang Industrial Relations.

Related Articles

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

DUKUNG KAMI

396PengikutMengikuti
113PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles