Jumat, September 30, 2022

Keabsahan Perundingan Bipartit Secara Online Meeting

Keabsahan Perundingan Bipartit ​​ Secara Online Meeting

Tulisan & Artikel oleh : Nanda Maulana Hidayatullah

 

Wabah virus Covid-19 yang telah mendunia membawa dampak baru dalam semua aspek kehidupan. Tidak terkecuali di bidang hubungan industrial. Dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mengurangi penyebaran infeksi virus Covid-19 di Indonesia.

Penetapan status PSBB tentu saja mengubah metode penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama ini berjalan dengan dilakukan secara tatap muka. Sebagai contoh, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SE Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 beserta perubahannya, menerapkan beberapa penyesuaian metode hukum beracara di Pengadilan Indonesia demi membantu mencegah penyebaran infeksi virus Covid-19, diantaranya adalah dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi E-Litigation untuk persidangan beberapa jenis perkara.

Dalam masa pandemi, tidak sedikit juga Perusahaan dan juga pekerja/buruh yang memiliki perselisihan hubungan industrial. Walaupun wabah Covid-19 menyebar, rasanya tidak mungkin untuk menunda perselisihan hubungan industrial tersebut sampai dengan situasi kondusif. Dikarenakan sebagian perselisihan hubungan industrial akar permasalahannya disebabkan oleh wabah Covid-19. Namun, seiring dengan keputusan Pemerintah Republik Indonesia yang menerapkan PSBB sebagai salah satu upaya pencegahan infeksi virus Covid-19, apakah upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat pertama (melalui forum perundingan biparti) dapat dilaksanakan secara online meeting?

Perundingan Bipartit, sebagai forum awal penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.2 tahun 2004. Dalam pasal 3 ayat (1) tersebut, setiap perselisihan hubungan industrial wajib untuk diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Adapun, secara lengkapnya bunyi pasal 3 ayat (1) UU No.2 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

“Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.”

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan teknis perundingan bipartit diatur lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak.”

Atas ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa faktor yang paling utama dalam suatu proses perundingan biparti adalah adanya risalah perundingan yang menunjukan adanya upaya musyawarah untuk menyelesaikan suatu perselisihan hubungan industrial.

Selanjutnya, ketentuan pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa risalah perundingan bipartit sekurang-kurangnya harus memuat:

  • Nama lengkap dan alamat para pihak;

  • Tanggal dan tempat perundingan;

  • Pokok permasalahan;

  • Pendapat para pihak;

  • Kesimpulan dan/atau hasil perundingan; dan

  • Tanggal dan tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.

Dari ketentuan pasal 3 dan pasal 6 Undang-undang No.2 tahun 2004, secara bahasa hukum perundingan Bipartit sendiri membuka peluang untuk dilakukan secara online meeting melalui media teknologi yang ada sekarang, khususnya dalam situasi wabah Covid-19 yang dialami saat ini.​​ 

Akan tetapi permasalahan baru muncul ketika para pihak diharuskan membuat risalah yang ditandatangani secara langsung. Bagaimana mungkin perundingan Bipartit yang dilakukan secara online meeting, dimana para pihak yang berselisih berada di tempat dan waktu yang berbeda namun risalahnya harus ditandatangani bersama sebagai bukti keabsahan bahwa perundingan bipartit telah dijalani?

Penulis melihat adanya peluang agar hal tersebut dapat dilakukan sehingga perundingan bipartit menjadi sah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, para pihak yang berselisih tidak hanya menjadikan Undang-undang No.2 tahun 2004 (tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial) sebagai salah satu sumber hukumnya.

Para Pihak perlu menjadikan Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang ITE sebagai sumber hukum tambahannya. Adapun analisa agar proses perundingan bipartit yang dilakukan secara online meeting dapat memenuhi kaidah hukum yang ada akan disampaikan sebagai berikut.

Dalam undang-undang tersebut, proses penandatangan secara digital dapat didefinisikan dalam​​ pasal 1 butir 13 yang berbunyi:

“Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.”

Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa digital signature/tanda tangan elektronik dapat menjadi suatu pengesahan atas dokumen digital tertentu apabila memenuhi​​ unsur-unsur sebagaimana yang disampaikan dalam pasal 1 butir 13 UU No.11/2008 Jo UU No.19/2016. Oleh karenanya, proses perundingan bipartit secara online meeting tersebut memiliki peluang untuk dapat memenuhi ketentuan pasal 3 dan ​​ pasal 6 UU No.2/2004 apabila para pihak dengan itikad baik menandatangani risalah bipartit digital dengan​​ menggunakan digital signature.​​ 

Dengan ditandatanganinya risalah bipartite digital, penulis berpendapat bahwa proses perundingan bipartit yang dilakukan secara online meeting tersebut telah memenuhi ketentuan ketentuan pasal 3 dan ​​ pasal 6 UU No.2/2004.​​ Namun, apakah risalah bipartit digital yang ditandatangani menggunakan digital signature oleh para pihak dapat digunakan sebagai dokumen pembuktian yang sah? Untuk menjawab hal tersebut, sebelumnya kita perlu membaca dan memahami ketentuan pasal 5 ayat (1) s.d. ayat (4) UU No.11/2008 Jo​​ UU No.19/2016 sebagai berikut:

“Pasal 5

  • Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

  • Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

  • Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

  • Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

    • Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

    • Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

Dari ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No.11/2008 Jo UU No.19/2016 dokumen risalah bipartite digital yang sudah ditandatangani oleh digital signature merupakan dokumen yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah, apabila memenuhi ketentuan dalam pasal 5 ayat (3) UU No.11/2008 Jo UU No.19/2016.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa proses perundingan bipartite yang dilakukan melalui online meeting, yang menghasilkan risalah bipartite digital dan ditandatangani oleh digital signature, merupakan suatu proses yang sah secara hukum. Tentunya, hal ini sangat membantu perusahaan dan karyawan yang sedang menjalani proses perselisihan hubungan industrial namun terpisah oleh jarak yang jauh, khususnya juga dalam situasi saat ini, dimana penyebaran virus covid-19 masih tergolong tinggi.

Demikian pendapat penulis terkait dengan keabsahan perundingan bipartite secara online meeting. Apabila ada kesalahan utamanya terkait dengan dasar hukum dan penafsiran penulis,​​ rekan-rekan dapat langsung menghubungi penulis di​​ [email protected]​​ untuk dilakukan revisi berdasarkan analisa hukum rekan-rekan.

 

Salam !

Profil Kontributor :

Nanda Maulana Hidayatullah, S.H

Penulis adalah praktisi dan ekspertis di bidang Hubungan Industrial serta telah memiliki pengalaman di Perusahaan BUMN, skala nasional dan juga multi nasional. berpengalaman dalam menyusun PP/PKB, penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanpa gejolak, peningkatan engagement karyawan serta menyusun segala strategi kebijakan dan pengelolaan HR di suatu perusahaan. bidang industri yang didalami oleh penulis adalah Perbankan, Keuangan serta merambah ke dunia Properti. Merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya dengan bidang khusus keperdataan dan perbankan, penulis juga anggota Gehrson Lehmann Group yang merupakan firma konsultasi professional kelas dunia.

 

Related Articles

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

DUKUNG KAMI

396PengikutMengikuti
113PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles