Jumat, September 30, 2022

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dalam Sistem Hukum Indonesia (Kedudukan/kekuatan Hukum)

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dalam Sistem Hukum Indonesia (Kedudukan/kekuatan Hukum)

 

Fenomena Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang saat ini sering dijadikan “sumber hukum” dalam menjalankan kebijakan ketenagakerjaan dimasa Pandemi Covid 19 jika kita melihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebanarnya Surat Edaran Menteri (SE Kemenaker) belum pernah termaktub secara konkrit dalam tata urutan peraturan-perundang-undangan. ​​ 

Hal itu diakibatkan oleh adanya perdebatan mengenai Surat Edaran Menteri tersebut, apakah Surat Edaran termasuk dalam kategori mengatur (regeling) atau bersifat penetapan​​ (beschiking). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak disebutkan derajat dan hierarki Surat Edaran Menteri.

Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang​​ berwenang mengikat secara umum.

Berdasarkan azas “lex superiori derogate lex inferiori” yang maknanya hukum yang Tinggi mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

Heirarki maksudnya adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Heirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

  • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

  • Peraturan Pemerintah;

  • Peraturan Presiden;

  • Peraturan Daerah Provinsi;

  • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Oleh karena Surat Edaran Menteri tidak termaktub secara konkrit dalam tata urutan peraturan-perundang-undangan maka kita merujuk kebeberapa Doktrin terkait Kedudukan Hukum dari ​​ Surat Edaran Menteri.

Berikut adalah Doktrin/Pendapat Para Ahli Hukum terkait dengan kedudukan hukum dari Surat Edaran (SE) Menteri :

Berdasarkan Pendapat Hukum dari Prof. Jimly Asshiddiqie, HAS Natabaya, HM Laica Marzuki, dan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:

  • Surat edaran adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan.

  • Surat Edaran bukan produk perundang-undangan, melainkan sebagai instrumen administratif yang bersifat internal. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum

Berdasarkan Permendagri No. 55 tahun 2010 pasal 1 butir 43, Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahun, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundanganundangan. Oleh karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan Menteri, apalagi Perpres atau PP tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.

Surat Edaran merupakan suatu PERINTAH pejabat tertentu kapada bawahannya/orang di bawah binaannya. Surat Edaran sering dibuat dalam bentuk Surat Edaran Menteri, Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum menerbitkan surat edaran. Pejabat penerbit Surat Edaran tidak memerlulan dasar hukum karena Surat Edaran merupakan suata peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas namun perlu perhatikan beberapa factor sebagai dasar pertimbangan penerbitannya:

  • Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak;

  • Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan;

  • Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

  • Dapat dipertanggung jawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Kedudukan Surat Edaran” baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No.. 12 tahun 2011 tentang pembentukan pembentukan peratuaran perundang-undangan TIDAK dikategorikan sebagai PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, karena Surat Edaran kedudukannya bukan sebagai peraturan perundangan-undangan, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan ketentuan UU no. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Maka dapat disimpulkan terkait Kedudukan Surat Edaran Menteri adalah sebagai berikut :

  • Surat Edaran Menteri Bukan Peraturan Perundang-undangan, hal itu dikarenakan Surat Edaran Menteri tidak memuat tentang Norma tingkah laku (Larangan, Perintah, Ijin dan pembebasan), Kewenangan (Berwenang dan tidak berwenang), dan penetapan.

  • Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

  • Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan Menteri, apalagi Perpres atau PP tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.

  • Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma.

  • Surat Edaran merupakan suatu PERINTAH pejabat tertentu kapada bawahannya/orang di bawah binaannya.

  • Surat Edaran sering dibuat dalam bentuk Surat Edaran Menteri, Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya tidak memiliki dasar hukum menerbitkan surat edaran.

  • Pejabat penerbit Surat Edaran tidak memerlulan dasar hukum karena Surat Edaran merupakan suata peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas namun perlu perhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan penerbitannya:

    • Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak.

    • Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan.

    • Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

    • Dapat dipertanggungjawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

  • Surat Edaran adalah suatu perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya.

Dengan demikian terkait dengan kedudukan dan kekuatan Surat Edaran Menteri dalam sistem hukum Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa surat edaran menteri tidak terdapat dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan tetapi tetap harus dianggap sah sepanjang mengatur tingkat internal vertikal pejabat tata usaha negara dilingkungannya, dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam pembentukan dan pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri tersebut.

Pengujian Surat Edaran Melalui Mahkamah Agung RI :

Putusan MA No. 23P/HUM/2009 membatalkan SE Dirjen Minerba dan Panas Bumi No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Perppu No. 4 Tahun 2009. Pertimbangan majelis hakim agung adalah walaupun SE tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, SE dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundangundangan yang sah, sehingga tunduk pada tata urutan peraturan perundangundangan,​​ 

Putusan MA No. 3P/HUM/2010. Di sini, ada surat biasa yang menurut Majelis Hakim berisi peraturan (regeling), sehingga layak menjadi objek permohonan hak uji materiil sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2004, Pengujian Surat Edaran melalui Mahkamah Agung dilakukan dengan Catatan : Minimal ada warga yang potensial dirugikan oleh berlakunya SEMA atau surat edaran lain. Contoh, Dalam kasus SEMA No. 7 Tahun 2014, yang rugi adalah pencari keadilan.

Pengujian Surat Edaran ​​ Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) :

Pandangan Hukum Prof. Maria Farida :​​ bahwa Surat Edaran (SE) bukan peraturan perundang-undangan, maka prosedur judicial review sulit dilakukan. Tetapi kalau sifat Surat Edaran (SE) itu beschiking yang individual,konkrit dan final, pihak yang dirugikan bisa menggugat ke PTUN dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan (90 hari untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan pejabat/badan TUN).

 

Salam,

 

 

Redaksi​​ DuniaHR.com

Related Articles

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

DUKUNG KAMI

396PengikutMengikuti
113PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles