Rabu, Oktober 5, 2022

Resiko Hukum Perusahaan Melakukan Penahanan Ijasah Karyawan

Resiko Hukum Perusahaan Melakukan Penahanan Ijazah

 

Kali ini Redaksi DuniaHR.com ingin berbagi pemahaman tentang Resiko Hukum Perusahaan Melakukan Penahanan Ijasah Karyawan.

Berawal dari pertanyaan di KOLOM Konsultasi di Website DuniaHR.com terkait boleh tidaknya perusahaan melakukan penahanan ijasah karyawan ?

Untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan kepada kami mari kita bersama cek aturan perundang-undangan terkait hal tsb.

Penahanan ijasah secara spesifik memang tidak diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tetapi bukan berarti perusahaan bebas se-enaknya melakukan penahanan ijasah karyawan.

Mari kita cek bersama, resiko hukum apa saja yang berpotensi atas tindakan perusahaan melakukan penahanan ijasah karyawan.

#Ketentuan tentang Penitipan Barang dalam KUHPerdata:

Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang milik orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama (keadaan yang baik).

Penerima titipan wajib memelihar barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.

Penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggungjawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu.

Referensi: Perjanjian penitipan diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu: Pasal 1694-1793 Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan tentang Pertanggungjawaban dalam KUHPerdata :

Resiko hukum apabila penahanan ijasah karyawan oleh perusahaan dengan menggunakan perjanjian :

Perikatan (perjanjian) ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Kerugian yang bias dimintakan penggantikan apabila terjadi Wanprestasi, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten),atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda (schaden),tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (interessen),yaitu keuntungan yang didapat seandainya tidak lalai (winstderving).

Referensi : pasal 1234, pasal 1243 KUHPerdata.

Resiko hukum apabila penahanan ijasah karyawan oleh perusahaan tanpa perjanjian (lisan) :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata, diperlukan 4 syarat:

  • Bertentangan dengan kewajiban hukumsi pelaku;

  • Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

  • Bertentangan dengan kesusilaan;

  • Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.

Referensi: Pasal 1365, 1366 KUHPerdata

Ketentuan tentang pertanggungjawaban secara pidana apabila ijasah yang didatahan rusak, hilang:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Referensi : pasal 406 KUHP (BAB XXVII Menghancurkan atau Merusak Barang)

Tinjauan Hak Asasi Manusia:

Penahanan Ijazah juga dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dari Pekerja, berikut adalah letak pelanggaranya:

  • Melanggar Hak untuk meningkatkan taraf hidup, berupa hak memilih pekerjaan lain dengan upah yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja itu sendiri. Dengan ijazah yang ditahan oleh pengusaha,maka akibatnya menghilangkan kesempatan bagi pekerja untuk mengajukan lamaran bekerja pada perusahaan lain yang menurutnya lebih baik;

  • Melanggar Hak untuk memperoleh pendidikan, dengan ijazah yang ditahan oleh pengusaha, maka akibatnya menghilangkan kesempatan bagi pekerja yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

  • Melanggar Hak untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya, dengan ijazah yang ditahan oleh pengusaha, maka akibatnya menghilangkan kesempatan bagi pekerja untuk berpindah pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Oleh karena itu Perjanjian Penahanan Ijazah dapat dibatal demi hukum, Jika sudah melanggar Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Referensi: Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 danPasal 38 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.

Peraturan Daerah tentang Larangan Penahanan Ijasah :

  • Perda Propinsi Jawa Timur No 8/2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan: Pasal 42: “Pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerj sebagai jaminan”. Dalam Penjelasannya dijelaskan bahwa “Dokumen asli yang dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), akte kelahiran, kartu keluarga, paspor, ijazah dan sertifikat”. Dalam Perda tersebut juga mengatur Sanksi terhadap Pengusaha yang melakukan Penahanan Ijazah, yakni pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda​​ paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Note : Ketentuan Perda ini hanya berlaku untuk Propinsi JawaTimur.

  • SE Gubernur Jawa Tengah No. 560/00/9350 tanggal 23-11-2016 tentang Penahanan Ijazah Pekerja oleh Perusahaan “Bahwa pada prinsipnya penahanan ijasah pekerja oleh pengusaha tidak diperbolehkan karena tidak memiliki alasan yuridis”.

Pengecualian ketentuan diatas :

  • Bagi pekerja yang disekolahkan/didiklatkan /dikursuskan dengan biaya perusahaan Minimal 3x Upah Minimum Kab/Kota;

  • Adanya kesepakatan para pihak dan kesepakatan tsb tidak menghilangkan hak pekerja untuk menggunakan ijasah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan pekerja;

  • Penahanan ijasah maksimal 2 (dua)tahun dan adanya jaminan keamanan dari pengusaha (diasuransikan) Note: Ketentuan SE Gubernur ini hanya berlaku untuk Propinsi Jawa Tengah.

Referensi Kasus

● Perkara Nomor :15/Pdt.G/2015/PN.Smn

Gugatan:

Tergugat Melakukan Perbuatan Hukum; MenghukumTergugat untuk membayar ganti kerugian materil yang diderita penggugat, kepada Penggugat sebesar Rp.119.140.000,(seratus Sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).Menghukum Terguga tuntuk membayar ganti kerugian imateril yang diderita penggugat kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluhj uta rupiah).

Putusan:

  • Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;

  • Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

  • Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil yang diderita Penggugat, kepada Penggugat sebesar Rp. 20.980.000,- (Dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

KESIMPULAN :

Resiko hukum atas penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut :

  • Ketentuan Pidana, pada Perda Propinsi JawaTimur No. 8 Tahun 2016 Tentang Ketenagakerjaan yaitu: Ada ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan ini berlaku di Propinsi JawaTimur.

  • Ketentuan Perdata, pada Pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum), Pasal 1243 (Wanprestasi) apabila Ijazah karyawan yang dititipkan hilang/rusak.

  • Ketentuan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 9,12,38 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

  • Yurisprudensi Kasus, Putusan Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Smn tentang ganti kerugian atas hilangnya Ijazah Karyawan.

Semoga penjelasan kami menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian

Salam,

 

Redaksi​​ DuniaHR.com

Related Articles

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

DUKUNG KAMI

396PengikutMengikuti
113PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles