Rabu, Oktober 5, 2022

Langkah Hukum Atas Diterbitkannya Nota Pemeriksaan Oleh Pengawas Ketenagakerjaan

Langkah Hukum Atas Diterbitkannya Nota Pemeriksaan Oleh Pengawas Ketenagakerjaan

 

Oleh

Elvidius Evatrianta, S.H.

 

Dalam iklim dunia ketenagakerjaan, acapkali ditemukan pelanggaran atas norma ketenagakerjaan yang terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia. Pelanggaran atas norma ketenagakerjaan tersebut dituangkan dalam Nota Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Akibat dari diterbitkannya Nota Pemeriksaan, pelaku usaha wajib untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Nota Pemeriksaan a quo.

​​ 

Implikasi atas diterbitkannya Nota Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional suatu perusahaan meskipun tidak secara langsung. Kecenderungan ini terjadi dikarenakan masih banyak manajemen di dalam perusahaan tidak mengetahui langkah hukum apa yang harus ditempuh akibat dari dikeluarkannya Nota Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Ketidaktahuan tersebut dikarenakan di dalam peraturan yang mengatur tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan tidak mengakomodir bertalian dengan upaya atau langkah hukum apabila pengusaha atau pelaku usaha keberatan atau tidak menerima Nota Pemeriksaan yang telah diterbitkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Oleh karena itu penulis hendak memberikan ulasan secara singkat berkaitan dengan langkah hukum atas diterbitkannya Nota Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

 

Dasar Hukum Nota Pemeriksaan Oleh Pengawas Ketenagakerjaan

 

Pengaturan terkait dengan Nota Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan diatur dalam​​ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.​​ Ketentuan mengenai Nota Pemeriksaan diatur dalam beberapa Pasal yaitu sebagai berikut :

 

Pasal 1 angka 18, menyebutkan bahwa :

 

“Nota Pemeriksaan adalah peringatan dan/atau perintah tertulis Pengawas Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Pengusaha atau Pengurus untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap Norma Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan”

 

Pasal 9 Ayat (1) huruf b, menyebutkan bahwa :

 

Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan represif non yustisial, yaitu merupakan upaya paksa di luar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perudang-undangan ketenagakerjaan dalam bentuk Nota Pemeriksaan sebagai peringatan atau​​ surat pernyataan kesanggupan ​​ pemenuhan peraturan perudang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan pemeriksaan dan/atau pengujian.

 

Pasal 30, menyebutkan bahwa :

 

  • Dari laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, jika terdapat​​ temuan dugaan pelanggaran, Pengawas Ketenagakerjaan wajib membuat Nota​​ Pemeriksaan.

  • Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

    • Nota Pemeriksaan I; dan

    • Nota Pemeriksaan II.

  • Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.

  • Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

    • Tanggal pemeriksaan;

    • Temuan pemeriksaan;

    • Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur;

    • Perintah untuk memperbaiki

    • Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan;

    • Tempat dan tanggal pembuatan Nota Pemeriksaan; dan

    • Tanda tangan Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan Pemeriksaan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.

  • Jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan I diberikan batas waktu yang patut dan wajar paling lam 30 (tiga puluh) hari sejak Nota Pemeriksaan I diterima.

  • Nota Pemeriksaan I dibuat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak Pemeriksaan selesai dilakukan.

 

Pasal ​​ 30A, menyebutkan bahwa :

 

  • Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disampaikan kepada Pengusaha/Pengurus dan dilakukan pemantauan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

  • Pemantauan Nota Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan Pengusaha/Pengurus telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pemeriksaan.

 

Demikian ulasan singkat terkait dengan Nota Pemeriksaan, untuk ketentuan lebih lanjut dapat dilihat tersendiri dalam Permenaker No 1 Tahun 2020 jo Permenaker No 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

 

Kedudukan Nota Keberatan Dalam Hukum Administrasi Negara

 

Berbicara mengenai hukum administrasi negara, umumnya bertalian erat dengan keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara yang dimaksud adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha​​ negara yang berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 angka 9 UU 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

 

Apabila diuraikan unsur-unsur dalam keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut :

  • Penetapan tertulis

Penetapan tertulis yang dimaksud adalah menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk. Artinya persyaratan tertulis tersebut itu diharuskan untuk kemudahan dari segi pembuktian. Sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis apabila dari substansinya telah jelas terkait dengan pertama, badan atau pejabat tata usaha mana yang mengeluarkan; kedua, maksud serta mengenai hal apa substansi memo atau nota tersebut; ketiga, kepada siapa memo atau nota tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya apakah berkaitan dengan perintah yang bersifat menimbulkan hak dan kewajiban

  • Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara

Badan atau pejabat tata usaha negara yang dimaksud dalam hal ini adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Lalu berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009, menerangkan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

  • Berisi tindakan hukum tata usaha Negara

Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata.

  • Berdasarkan peraturan perudang-undangan yang berlaku

Peraturan perudang-undangan yang dimaksud adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 1 angka 2 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

  • Bersifat konkret, individual dan final

Bersifat konkret artinya tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik mengenai alamat ataupun hal yang dituju. Dalam hal yang dituju lebih dari satu orang, maka setiap nama orang terkait dalam suatu keputusan disebut secara masing-masing. Lalu yang dimaksud dengan final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

  • Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Menimbulkan akibat hukum artinya atas suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada pihak yang bersangkutan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Nota Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan adalah suatu keputusan tata usaha negara. Akibat dari dikeluarnya Nota Pemeriksaan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak atau kewajiban bagi pelaku usaha atau pengurus suatu korporasi.​​ 

 

Langkah atau Upaya Hukum Atas Nota Pemeriksaan Yang Diterbitkan Oleh Pengawas Ketenagakerjaan

 

Nota Pemeriksaan adalah keputusan tata usaha negara atau beschikking yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sehingga berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. Atas penjelasan Pasal a quo upaya atau langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pengusaha dan/atau pengurus suatu korporasi atas Nota Pemeriksaan adalah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

 

Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan adalah:

 

  • Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  • Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

  • Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan tersebut, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

 

Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa ketika Pengawas Ketenagakerjaan mengeluarkan Nota Pemeriksaan terhadap Pengusaha dan/atau Pengurus suatu korporasi yang diduga telah melakukan pelanggaran norma ketenagakerjaan dilingkungan bidang usahanya, terhadap Pengusaha dan/atau Pengurus korporasi dapat mengajukan keberatan atas Nota Pemeriksaan a quo dengan cara melakukan gugatan atau Nota Keberatan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

 

Jakarta, 18 Juli 2020

 

Profil Kontributor :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvidius Evatrianta, S.H.

 

Merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2014, pada saat kuliah pernah menjadi Asisten Dosen Pedidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum (PLKH), mengikuti perlombaan Nasional Moot Court Copetition (NMCC). Saat ini berkarir diperusahaan PT Sinar Mas Agri Bussines and Tecnology (SMART Tbk) dengan jabatan Human Resources and Industrial Relations (HRIR).

Selain itu juga telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan telah lulus Ujian Profesi Advokat. Aktif dalam menulis karya ilmiah berupa artikel, jurnal baik yang diterbitkan melalui media cetak maupun daring

 

 

 

Related Articles

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

DUKUNG KAMI

396PengikutMengikuti
113PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles